NEGARA DAN KONSTITUSI

 1. Jelaskan mengapa negara disebut sebagai organisasi kekuasaan !

 2. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republic,jelaskan maksudnya berdasar teori tentang bentuk Negara !

 3.Jelaskan secara singkat susunan kelembagaan Negara Indonesia sebelum dan sesudah perubahab UUD 1945 !

 4. Jelaskan perbedaan antara konstitusi dan UUD , serta perbedaan konstitusi dengan konvensi !

 5. Jelaskan mengapa suatu Negara perlu melakukan perubahan pada konstitusi / UUD nya dan biasanya lembaga apa yang diberi kewenangan untuk melakukan perubahan,kira-kira apa yang menjadi alasan mengapa lembaga tersebut yang diberi kewenangan untuk melakukan perubahan!

JAWAB 

  1.Karena Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann dan Harold J. Laski. Logemann menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. 

 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 

  

  3. Sebelum amandemen:

         1.  MPR

    MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[1]. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri

       2.  DPR

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota

 3. Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

4. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

5.BPK dan DPA

Disamping lembaga-lembaga tinggi Negara diatas terdapat lembaga tinggi Negara yang lain yang wewenangnya cukup minim, yaitu BPK dan DPA. tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.Adapun wewenang dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yaitu berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

Setelah Amandemen :

1.    MPR

MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

2.   Preisden

Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia.  Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat.  Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk  satu kali masa jabatannya.

3.   DPR

Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden.

4.   DPD

DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

5.  BPK

yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.  Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

6.  Mahkamah Agung

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

7.  Mahkamah Konstitusi

MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

8.  Komisi Yudisial

 berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.

4. 

UUD	Konstitusi
Memuat peraturan tertulis saja.	Memuat peraturan tertulis dan lisan.
Bersifat dasar dan belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaraanya.	Bersifat dasar, belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaraanya, timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Mengandung pokok-pokok sebagai berikut: ·  Adanya jaminan terhadap HAM dan warganya ·  Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental ·  Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental	Memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ·  Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ·  HAM ·  Prosedur mengubah UUD ·  Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
Contoh : UUD NKRI 1945	Contoh : Konstitusi RIS 1949

Perbedaan:

Konstitusi: sebuah piagam atau keseluruhan naskah yang berisi aturan-aturan dasar negara atau hukum dasar yang tertulis.
Konvensi: hukum dasar yang tidak tertulis.

5.Untuk mengatur atas keseimbangan nilai-nilai moral /agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mewujudkan sebuah kemakmuran yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia dengan berdasar pada sila-sila pancasila.

MPR, karena MPR adalah lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

http://gandirifansyah.blogspot.com/2013/05/struktur-kelembagaan-negara-sebelum-dan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesatuan

http://peipitgua.blogspot.com/2011/03/soal-ulangan-remidi-pknabsen-ganjil.html

http://intanstemapal24.blogspot.com/2013/02/tutorial-cara-penginstalan-win-xp.html

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc6a009be454/tugas-dan-wewenang-mpr

https://id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid=341234145971734&id=341228759305606

IDENTITAS NASIONAL

1.  Masalah identitas Nasional muncul akhir-akhir ini lebih dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional, artibut nasional yang mencirikan identitas nasional. Menurut saudara mengapa kekhawatiran itu timbul ? Dan bagaimana mengatasinya?
2.  Identitas nasional tidak terbentuk begitu saja,melainkan melalui evolusi dan proses panjang. Bagaimanakah proses pembentukan identitas nasional tersebut?
3. Wujud dari identitas nasional antara lain adalah Patriotisme dan Nasionalisme.Jelaskan perbedaan keduanya dan bagaimana keduanya dapat membentuk identitas nasional?
4. Wujud negatif dari identitas nasional adalah Chauvinisme. Jelaskan mengapa sikap ini negatif pengaruhnya terhadap identitas nasional ?
5.   Terkadang identitas nasional bersebrangan dengan identitas pribadi. Bagaimana sebaiknya menurut saudara mengharmonisasikan kedua hal tersebut sehingga bisa berjalan berdampingan ?
6.  Globalisasi yang melanda dunia saat ini bisa berdampak postif dan negatif bagi identitas nasional. Agar dapat memanfaatkan gerakan dimaksud untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa harus mengancam identitas nasional bangsa Indonesia,menurut Saudara apa tindakan yang harus diambil?

JAWAB

1. Karena dizaman yang sudah modern ini banyak pengaruh dari bangsa luar yang mengakibatkan sebagian orang mengikuti hal-hal yang berbau tentang kehidupan orang barat seperti cara berpakaian , tingkah laku bahkan bahasa,sehingga identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia menjadi terkikis. Namun didalam nilai-nilai tersebut, tidak semuanya bersifat negatif ada pula yang bersifat positif.

Cara mengatasinya yaitu Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kembali sifat-sifat identitas nasional kedalam pribadi manusia itu sendiri. Agar timbul dalam dirinya sebuah pemahaman akan identitas nasional suatu bangsa.

2.Proses pembentukan identitas nasional di Indonesia cukup panjang, dimulai dengan kesadaran  adanya    perasaan  senasib  sepenanggungan  ”bangsa  Indonesia”  akibat kekejaman penjajah Belanda, kemudian    memunculkan komitmen bangsa (tekad, dan kemudian  menjadi  kesepakatan  bersama)  untuk  berjuang    dengan  upaya  yang  lebih teratur  melalui  organisasi-organisasi    perjuangan  (pergerakan)  kemerdekaan    meng-usir penjajah sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk    negara.

.    3. Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran yang mencintai bangsa dan negaranya sendiri. macam-macam nasionalisme:
a.    Nasionalisme sempit, adalah cinta terhadap bangsa yang berlebihan dan memandang rendah terhadap bangsa lain (chauvinisme)
b.  Nasionalisme luas, adalah cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi,  tetapi terhadap bangsa lain tidak memandang rendah.

Patriotisme adalah semangat cinta tanah air yang diwujudkan dengan kesediaan mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.
Ciri-ciri:

a.      Cinta tanah air

b.      Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

c.      Menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan

d.      Tak kenal menyerah.

4. Karena sikap chauvinisme terlalu mengagung-agungkan bangsa sendiri dan mrendah kan bngsa lain sehingga akan berdampak buruk bagi bangsa kita sendiri dan memicu terjadinya perperangan.

5. Menurut saya,dengan cara memilih dari sifat yang positifnya tetapi jangan sampai melupakan budaya kita sendiri serta perlu adanya pengawasan dan pengembangan budaya dari Pemerintah.

   6.  Tindakan yang harus diambil yaitu :

* Meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pengelihatan dan penghayatan

*Melindungi budaya-budaya yang ada dengan cara membuat perlindungan hukum terhadap hasil budaya

*Memberi apresiasi kepada masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan asli masyarakatnya (daerahnya)

http://putrinilamkencana.blogspot.com/2012/11/pudar-dan-mengikisnya-identitas.html

http://dc389.4shared.com/doc/EQaZVNhW/preview.html

http://matakristal.com/pengertian-nasionalisme-dan-patriotisme/

http://m.kompasiana.com/post/read/550637/3

FILSAFAT PANCASILA

1. Jelaskan mengapa nilai-nilai pancasila secara sosiologis sudah ada sejak bangsa ini ada,serta jelaskan pula lahirnya Pancasila secara Historis !
2.  Jelaskan perbedaan konsep Pancasila menurut Mr.M Yamin dan Ir. Soekarno !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahwa Pancasila memiliki sifat sistemik dan hierarkis piramida !
4. Dalam filsafat Pancasila terdapat 3 tingkatan nilai sebagai bentuk aksiologi dari Pancasila, yaitu nilai dasar,nilai instrumental dan nilai praksis. Jelaskan !
5. Jelaskan mengapa ideologi Pancasila bukan merupakan ideology campuran dari ideology  sosialisme mapun liberalisme !

JAWAB

     1. Karena secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila sudah ada melalui pendidikan formal dan informal sehingga       masyarakat mempunyai kesadaran dan partisipasi dalam memaknai Pancasila sebagai pengatur kehidupan      masyarakat pada umumnya.

Lahirnya Pancasila secara Historis : 

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam siding tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

2.   Di dalam pengertian Muh.Yamin dan Ir. Soekarno, perbedaanya antara lain :

• Menurut pendapat Muh. Yamin : Pancasila merupakan lima dasar yang merupakan pedoman tentang aturan tingkah laku yang baik.
• Menurut pendapat Ir. Soekarno : Pancasila adalah isi jiwa bangsa indonesia yang terpendam bisu setelah sekian abad lamanya oleh kebudayaan barat dan merupakan falsafah negara

      
3. Susunan Pancasila adalah hierarkis piramidal, pengertian matematis pyramidal untuk    menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan juga hal  isi sifatnya (kualitas). Kalau dilihat susunan sila-sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat (gradual)  dalam luas dan isi sifatnya. Kesatuan sila-sila Pancasila memiliki susunan yang hierarki piramidal,  maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis( landasan ) dari sila kemanusiaan, persatuan,  kerakyatan dan keadilan. 

4.      Nilai Dasar
     Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap      adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan    bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis

Nilai Instrumental

Pasal 29
1.Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.2.Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

untuk beribadat meurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Nilai Praktis:

·    Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat

·    Tidak memaksakan kehendak orang lain

·    Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama

5. Karena sosialisme sering dikatakan sebagai anti kapitalisme, yang tingkah laku masyarakaynya dikuasai oleh kepentingan untuk memperoleh keuntungan maksimal lewat persaingan bebas, sistem pasar, dan harga. Selain itu sosialisme masyarakatnya dapat memunculkan kelas kaya dan miskin, majikan dan buruh,yang tidak sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

http://www.antaranews.com/berita/377746/pembudayaan-pancasila-perlu-dilakukan-melalui-pelembagaan

http://citadastmikpringsewu.wordpress.com/mata-kuliah/pancasila/pengertian-pancasila-secara-etimologis-historis-terminologis-hakikat-pancasila/

http://hilyamaniez.blogspot.com/2008/09/1.html

http://indridjanarko.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Pancasila-3-Pancasila-Sebagai-Sistem-Filsafat.pdf

http://tombolshift.blogspot.com/2011/11/nilai-praksis-instrumental-dan-nilai.html

http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/03/analisis-perbandingan-ideologi.html